Oleh : Mahfud Fauzi
Staf Biro Dakwah Pesantren Tahfizh Daarul Quran
Hingar bingar akrobat para elit di negeri tercinta bumi Indonesia sedang di pertaruhkan. Mulai dari presiden, mantan presiden sampai kepala daerah. Pertunjukan ini padat ketika mendekati pemungutan suara atau pilkada dan pilpres. Berbagai ahli ilmu sosial, sampai sekarang sependapat bahwa kualitas manusia tidak dapat di ukur hanya dari keunggulan keilmuan semata dan keahlian belaka, namun juga diukur dari kualitas akhlak. Dengan kata lain, ketinggian ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak mulia akan menjadi sesuatu yang sia-sia bahkan ilmu tanpa akhlak dapat membawa kepada kehancuran. Dan bahkan Rasul Muhammad pun di utus tak lain hanya untuk menyempurnakan etika yang lebih baik. Dan sesungguhnya seluruh disiplin ilmu manapun, termasuk politik menaruh moral dan etika sebagai paduka yang agung.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fatsun diartikan sopan santun, etika, sementara fatsun politik adalah etika politik yang santun. Santun dalam arti mampu memberikan pembelajaran sekaligus pendewasaan dalam menyampaikan pendapat kepada khalayak umum.
Etika politik memberikan ruang sekaligus cara bahwa dalam menyelesaikan masalah politik, tahapan proses sampai dengan pengambilan keputusan akhir tetap harus memberikan orientasi pembelajaran bagi publik melalui fatsun politik.
Bangsa Romawi pun mampu menjadi bangsa besar karena dorongan moral untuk menjadi bangsa yang besar. Namun pada sisi yang lain kejayaan bangsa Romawi juga runtuh karena persoalan ambruknya moral bangsa romawi kala itu. Dan sebenarnya masalah kebangsaan kita dimulai dari persoalan moral anak-anak bangsa yang umumnya berpikir semua tidak ingin menjadi pekerja, semua mengagungkan kuasa dan kekuasaan, jarang sekali perjuangan ditempuh dengan jalan normal, semua ingin instan, para politisi ingin menjadi mashur dengan jalan yang instan yang tejadi kemudian etika politik tidak lagi dilibatkan dalam hatinya ketika berkuasa.
Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada perilaku elit politik yang tengah bertarung dalam Pemilikan Kepada Daerah (Pilkada) telah menjauh dari nilai-nilai etika dan kesantunan. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dengan rincian 7 dari tingkat provinsi, 76 kabupaten, dan18 kota.
Namun, semua pelaksanaan pilkada seluruh Indonesia tertutup gemerlapnya keramaian pilgub DKI, sampai-sampai pilkada yang lain tak terlihat bahkan kudet alias kurang update. Pasalnya, yang membuat DKI terasa gaduh diakibatkan oleh “mulut” salah satu paslon. Kehebohan itu meledak sejak yang bersangkutan melakukan penistaan agama di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. Hingga berujung pada aksi damai, aksi super damai dan aksi-aksi lainnya yang berujung status tersangka pada pelaku penistaan tersebut. Sejurus kemudian, dalam persidangan kasus penistaan agama di Kantor Kementerian Pertanian pada Selasa (31/1) yang menghadirkan saksi Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, sosok panutan seluruh ulama Indonesia dari berbagai golongan. Tak pelak pasalnya, pasca sidang banyak tokoh menyayangkan sikap Ahok dan menuding bahwa Ahok arogan, tidak sopan, sok penguasa, melalui “mulutnya” melontarkan kata-kata yang dapat menyinggung umat islam secara keseluruhan. Sejumlah ulama yang tadinya low respon terhadap kasus penistaan agama mulai mewabah bermunculan melontarkan mengutuk keras tindakan dan statemen ahok dan pengacaranya. Mulai ketua umum PBNU Prof Said Aqil Siradj sampai Ulil Abshar Abdala yang sebenarnya secara pemikiran berseberangan dengan KH. Ma’ruf Amin, kini semua membelanya.
KH Ma’ruf Amin kemudian telah memberikan akar teladan kerendah hatiannya sebagai puncak ulama, dengan memaafkan berarti etika dan moralitasnya menjadi satu kesatuan didalamnya, dan ini harus diikuti anak bangsa. Benarlah sikap KH Ma’ruf untuk memaafkan, tapi gerbong umat Islam tidak tinggal diam, harus ada efek jera sehingga “perilaku mulut Ahok ” tersebut menjadi kesadaran bersama bahwa dia selallu mengulang kesalahan yang sama, sopan santun terhadap yang sepuh, sebuah adat ketimuran yang tidak boleh dilanggar.
IdeologiBesar
Dari sini, jangankan kepada ulama yang berani lancang bicara tidak sopan, kepada kalam Tuhan saja berani dengan menistakan, terbukti hingga ia sebagai tersangka. Ini mengindikasikan, dengan menyatakan tidak menuduh, bahwa faham komunis tidak saja anti tuhan tapi malah tidak bertuhan dan tidak beragama. Sebuah gerakan besar dikhawatirkan menjadi sumber di balik kekisruhan kondisi di Indonesia belakanganini. Gerakan besar itu perlu diwaspadai apalagi munculnya tindakan kriminalisasi terhadap ulama. Sampai kemudian terakhir akan ada kebijakan sertifikasi khotib dimana seluruh ulama, ustadz dan pemuka agama islam yang aktif berceramah akan di sertifikasi, ini pun kemudian melahirkan banyak kecaman, sebuah kebijakan yang tidak saja melindungi rakyat namun mengekang ruang-ruang publik. Semacam ada satu ideology besar yang mencoba mendiskreditkan ulama. Karena pegangannya bukan lagi etika, bukan lagi agama apalagi bertuhan, namun ada kemiripan dengan sebuah ideologi besar yang memang anti agama dan anti Tuhan. Jadi ingat masa-masa dimana para ulama di tumpas, Al Quran di bumi hanguskan, betapa sadisnya saat itu.
Padahal Francis Fukyama mengingatkan bahwa ketahanan suatu bangsa tergantung pada keberagamaan masyarakat dan etikanya, maka Indonesia adalah masyarakat beragama yang agamis dan religius. Dengan etika, katanya, ekonomi dan politik akan berfungsi dengan baik. Mungkin maksudnya akhlaq. Jauh sebelum itu ulama arif bijaksana juga telah mengingatkan “Bangsa-bangsa akan kekal jika masih ber-akhlaq. Jika hilang akhlaq-nya maka hilang pula bangsa itu. Dan bahkan Nabi Muhammad saw mengingatkan kepada kita semua untuk menjag amulut. “siapasaja yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka katakan yang baik, atau diam”. Al-Qur’an lebih tegas lagi jika suatu bangsa itu bertaqwa maka akan diturunkan berkah dari langit, dan jika tidak lagi ber-akhlaq maka pasti dihancurkan oleh Allah.
Jadi sesungguhnya bangsa ini sedang dihancurkan. Bukan oleh kekuatan militer. Tapi oleh upaya penghancuran moral dan bahkan akhlaq pemimpinnya, anak mudanya, anggota DPR-nya, hakim-hakimnya dan cendekiawan Muslimnya dan sebagainya.
Indonesia dan Keragaman; Potensi Kedamaian
Samuel P. Huntington adalah pemberi nama konflik global yang terjadi saat ini dengan sebutan “Clash of Civilization” melalui bukunya yang berjudul The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order (1996). Alasannya, sumber konflik umat manusia saat ini bukan lagi ideologi, politik atau ekonomi, tapi kultural. Banyak yang tidak sepakat dengan Huntington. Mungkin karena superficial atau provokatif. Seakan berbeda budaya bisa berarti perang. Namun Huntington bukan tanpa pendukung. Peter Berger misalnya, setuju konflik politik sekarang ini adalah collision of consciousness (benturan kesadaran atau persepsi), kata lain dari clash of civilization. Tapi pilihan kata, clash dan collision memang vulgar, masih kalah lembut dari kata-kata al-Attas divergence of worldviews. Tapi benarkah kini sedang terjadi clash of civilization atau jangan-jangan yang terjadi hanya clash of interesting/konflik kepentingan?
“It’s better to be moralist rather than religious”. Lebih baik moralis dari pada religious. Itulah salah satu cara orang liberal-sekuler-humanis membunuh agama. Di Barat sana agama memang pernah menjadi sumber fundamentalisme dan kekerasan. Disini di negeri Indonesia yang mayoritas Islam tidak. Tapi untuk bisa diberi cap yang sama, agama direkayasa agar melakukan kekerasan. Ini misinya.
Apapun itu Indonesia dengan kemajemukannya memiliki sebuah potensi yang kaya akan budaya dan penghormatan saling menghargai satu sama lain. Apa buktinya? Kasus yang menyandera Ahok yang adalah dari ras china, dengan agama non muslim tapi para penuntut tidak menyoroti kechinaannya, tidak menyoroti kenonmuslimannya. Betapa pada satu sisi ini sangat dewasa sekali rakyat Indonesia. Bayangkan jika China dan non muslimnya di sorot maka, perang pertumpahan darah akan terjadi sebagaimana kasus 1996 yang membombardir orang-orang china dan non muslim di bumi pertiwi.
Kembali ke fatsun politik pemimpin negeri ini, betapa pun tingginya jabatan, pangkat dan dermawannya seseorang, kalau tidak memiliki etika dan fatsun politik maka lambat atau cepat akan ditinggal gerbongnya dan menjadi generasi tertinggal. Pada akhirnya, akhlak, moralitas di atas segalanya.
Pada persiapan pilkada serentak pada 15 Februari nanti maka kita berkepentingan memilih pemimpin yang berakhlaq yang peka terhadap jeritan rakyat yang aspiratif dan penuh tanggung jawab moral. Pemimpin yang memiliki integritas fatsun politik yang tinggi, serta pemimpin yang membuka akses ruang publik untuk tetap berkreasi menumpahkan ide-ide kerakyatan, kemajemukan dan keberagamaan yang beragam di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bumi petiwi yang tercinta ini.
